nusakini.com-Palembang-Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Mawardi Yahya hadir dan mengikuti Pengarahan Wakil Presiden RI pada acara Penandatanganan MoU (Nota Kesepahaman) Percepatan Penyelenggaraan MAL Pelayanan Publik (MPP) kepada Kepala Daerah secara virtual dari Sumsel Command Center, Selasa (28/6/2022).

Wakil Presiden RI, Prof. Dr. K. H. Ma'ruf Amin menyampaikan Pemerintah bertanggung jawab penuh dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas sejak kelahiran hingga kematian. Seluruh kepengurusan surat harus dapat diakses masyarakat dengan cara yang sederhana.

“MPP seyogyanya segera terbangun di seluruh daerah di Indonesia. Sampai pertengahan Juni jumlah MPP yang diresmikan baru mencapai 57 MPP, dengan demikian kita masih banyak pekerjaan rumah untuk menyediakan MPP pada setiap daerah dimana penyelenggaraann MPP saat ini masih terpusat di Pulau Jawa” ujar Ma’ruf

Ma’ruf juga menyampaikan Penandatangan nota kesepahaman ini merupakan salah satu langkah penting kita dalam mewujudkan pemerintahan untuk merealisasikan tugas dan amanat reformasi birokrasi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Moh mahfud, MD Menyampaikan Penyelenggraan MPP merupakan wujud pelaksanaan reformasi di bidang pelayanan untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima dan berintegrasi sehingga mampu meningkatkan daya saing global di bidang pelayanan.

• Sekda SA Supriono Terima Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap 6 Raperda Provinsi Sumsel
• Sinergitas Pemprov dan Polda Berantas Sindikat Penipuan Online Di Sumsel
• Herman Deru Tinjau Korban Kebakaran di Kelurahan 1 Ilir Palembang
• HD : Bekarang, Wujud Nyata Pertahankan Budaya dan Kearifan Lokal
• HD Minta GPKAN Cari Solusi Permasalahan Berbagai Aspek di Sumsel

“Saat ini ada 4 MPP percontohan yaitu terletak di Batam, DKI, Surabaya, dan Banyuwangi selain itu masih terdapat 11 provinsi yang belum mempunyai MPP di Indonesia. Sebagaimana arahan dari Bapak Presiden bahwa pada tahun 2024 di harapkan MPP sudah terbentuk diseluruh Kab/Kota Indonesia.

Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Para Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Para Pimpinan BUMN, dan Para Badan Hukum Publik secara virtual. (rls)